Fiqh Jinayah
Deskripsi Mata Kuliah
Mata kuliah Fikih Jinayah dan Siyasah Perbandingan dimaksudkan untuk memberikan pamahaman yang komprehensif tentang berbagai pendapat hukum di kalangan ulama madzhab terkait dengan hukum pidana dan politik dalam Islam. Kajian hukum pidana dan politik dalamIslam bersifat dinamis, aktual dan masuk wilayah yang terbuka adanya ijtihad. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami berbagai ketentuan tentang hukum pidanan Islam (fiqh jinayat) yang meliputi jarimah (tindak pidana)hudud dan qishasseperti jarimah pembunuhan (al-qatl), pencurian (al-sariqah), meminum minuman keras (syirb al-khamr) atau zat-zat terlarang lainya, perzinaan (al-zina), pemberontakan (al-baghyu), dan perampokan (al-khirabah)). Di samping itu mata kuliah ini juga dimaksudkan agar mahasiswa memahami konsep politik dalam Islam (fiqh al-siyasah)seperti konsep negara (khilafah / imamah) dan dasar hukum pendirianya dan perbandingan pemikiran politik Islam menurut pemikir-pemikir Islam baik yang klasik, tengah maupun modern.
Standar Kompetensi
Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan mendiskripsikan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, azas-azas hukum pidana, tujuan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dalam Islam serta klasifikasi tindak pidana dalam Islam. Pemahaman tersebut diharapkan akan dapat menjadi pedoman mahasiswa untuk menghindarkan diri dari tindakan pidana. Bahkan dengan pemahaman tersebut mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkara pidana.
KEADVOKATAN
MATA KULIAH KEADVOKATAN MENGHANTARKAN MAHASISWA SEBAGAI PESERTA DIDIK UNTUK DAPAT MEMAHAMI BAGAIMANA PROFESI ADVOKAT MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI BAGIAN DARI APARTA PENEGAK HUKUM DI INDONESIA
Daftar Sumber Bacaan
Asshiddiqie Jimly, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012”, Bandung, 19 Januari 2008
Bayles Michael D., Profesional Ethics, Wadsworth Publishing Company, Belmont California, 1981
Bertens K., Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
Djemat Humphrey R., “Menakar Ulang Kekuatan Organisasi Advokat”, Legal Review, No. 16 Th. II., November 2003
Fuady Munir, Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
Gatot, Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Kaadilan, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2007
Hanafiah M. Jusuf dan Amir Amri, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999
Hasibuan Otto, Menanti Bangkitnya Advokat, makalah, disampaikan pada Seminar Rakernas Ikadin di Denpasar Bali pada tanggal 26–28 Februari 2004
Himawan Charles, Hukum Sebagai Panglima, Kompas, Jakarta, 2003
Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik, Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum, BPHN RI, Jakarta, 1997
Kadafi Binziad dkk., Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001
Kompas, 7 April 2010
Lev Daniel S., Professional Lawyers and Reform, Advocates Lawyers & the State, dalam Indonesia Bankruptcy, Law Reform and the Commercial Court, Edited by Tim Lindsey, Desert Pea Press, Sydney, 2000
Lubis T. Mulya, Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta, 1986, hal. 161
Muhammad Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Nasution Adnan Buyung, “Posisi, Fungsi Dan Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana”,Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 5 April 2002
……Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1981
Nasional Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
Nusantara Abdul Hakim Garuda, Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, “Prisma”, No. 1 Januari 1981
Pandu Yudha, Klien dan Penasehat Hukum, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001
Rambe Ropuan, Tehnik Praktek Advokat, Grasindo, Jakarta, 2001
Rosyadi Rahmat dan Hartini Sri, Advokat Dalam Persepktif Islam dan Hukum Positif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
Santoso Sugeng Teguh, “Perlu Ada Forum Akuntabilitas Publik”, Legal Review, No. 16/Th.II. November 2003
Sidharta, Moralitas Profesi Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2006
……,“Etika Profesi Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis”, Justitia, No. 2 Tahun VII, april 1989
Soemaryono D., Etiak Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995
Soemardi Soelaiman, “Etika dan profesi : pengantar kepermasalahan”, dalam Masyarakat : Jurnal Sosiologi 1, Editor Y. Priyo Utomo, Cetakan 1, Gramedia Pustaka Utama dan FISIP UI, Jakarta, 1991
Sumaryono E., Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995
Sumitro Warkum, Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1986
Sunggono Bambang dan Harianto Aries, Bantuan Hukum Dan Hak Azasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2009
Suseno Franz Magnis, Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
Tedjosaputro Liliana, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995
Wirjanto Soemarno P., Profesi Advokat, Alumni, Bandung, 2002
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Qawa'id Fiqhiyah III C
Qawa'id Fiqhiyah merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang kaedah-kaedah bermakna asas, dasar atau pondasi baik dalam arti yang kongkrit maupun yang bersifat abstak. Ilmu Qawa'id Fiqhiyah sangat bermanfaat dalam bidang tasyrik.
Teologi Islam
kkkkkkkkkkkkk
Teologi Islam
kkkkkkkkkkkkk